Update

8/recent/ticker-posts

Kukuhkan Revolusi Digital Kemenkumham,Yasonna Laoly: Beri Layanan Terbaik untuk Publik

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat mengukuhkan Revolusi Digital Pelayanan Publik Kemenkumham di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di kementerian yang dipimpinnya untuk memegang teguh komitmen pelayanan terbaik kepada publik.

Hal itu disampaikan Yasonna saat memberikan sambutan dalam pengukuhan Revolusi Digital Pelayanan Publik Kemenkumham, Senin (12/10/2020).

“Sebagai Menteri Hukum dan HAM, saya ingin konsisten dan berkomitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Kemenkumham. Birokrasi, mau tidak mau dan suka tidak suka, harus mengikuti perkembangan teknologi informasi,” kata Yasonna.

Layanan publik adalah bentuk nyata dari pengabdian ASN Kemenkumham dalam melayani masyarakat secara prima dan ini memerlukan terobosan yang revolusioner.

Wajib hukumnya bagi Kemenkumham untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi demi mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,tutur Menteri berusia 67 tahun tersebut.

Yasonna menyebut bahwa transformasi pelayanan publik ke arah digital dimaksudkan mempercepat dan memudahkan pelayanan.

Digitalisasi pelayanan publik juga menjadi kian krusial sebagai solusi di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Kemenkumham termasuk salah satu kementerian yang bisa mengikuti dengan baik tentang perkembangan pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Kita harus memberikan pelayanan terbaik bagi publik,” kata Yasonna.

Kemampuan kita dalam mengimplementasikan revolusi digital sedang diuji, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham serta memberikan pelayanan kepada publik menjadi keharusan yang tak dapat dihindari,tuturnya.

Selama ini, Kemenkumham memang giat melakukan terobosan untuk dapat menjaga pelayanan publik di setiap unit kerjanya bisa terus berlangsung.

Salah satu yang dirasakan memberi dampak cukup besar tak lain dengan peluncuran Loket Virtual (LokVit), yang diluncurkan pada 14 Mei 2020. 

LokVit ini merupakan ide inovatif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menjamin masyarakat bisa tetap mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya secara online.

Ada pula inovasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memberlakukan kunjungan secara online terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Dengan sistem ini, keluarga tetap bisa berhubungan dengan warga binaan pemasyarakatan tanpa harus datang ke lapas/rutan demi mencegah penularan virus Corona.

Yasonna menyebut bahwa digitalisasi pelayanan publik seperti diterapkan oleh Kemenkumham saat ini merupakan bagian dari mimpinya sebagai Menkumham.

“Kita sudah mulai sejak tahun 2016 dengan mendeklarasikan e-government dan birokrasi digital. Kami terus perbaharui itu semua secara bertahap hingga saatnya hari ini masuk ke sistem satu data nasional,” kata Yasonna.

“Pidato Presiden tanggal 14 Agustus yang lalu juga mengingatkan kita tentang satu data nasional dan ini akan menghemat biaya hingga ratusan triliun. Kemajuan teknologi informasi memudahkan untuk satu data ini,” ucapnya.[red]