Update

8/recent/ticker-posts

Pembangunan Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

JEPARA - "Mari kita bangun desa untuk kesejahteraan masyarakat dan jangan ragu gunakan Dana Desa sesuai aturan yang ada".

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jateng II Musthofa dalam Workshop Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Pendopo Kabupaten Jepara.

Lebih lanjut, Musthofa menyampaikan berdasarkan hasil beberapa pelaksanaan workshop monitoring dan evaluasi penyerapan dan penggunaan Dana Desa beberapa mingu lalu di Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus, sejumlah keluhan, kekhawatiran, saran, dan masukan dari para petinggi desa/perangkat desa telah ditindaklanjuti dengan membawa permasalahan tersebut ke Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan RI di Jakarta.

Musthofa berharap para kepala desa di Kabupaten Jepara melihat dan menilai hal tersebut dengan menyikapinya secara positif.

Ia berpesan agar tidak ragu menggunakan Dana Desa, sepanjang sesuai aturan. Permasalahan, keluhan, saran, dan masukan dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten inilah yang sedang dikoordinasikan di tingkat pusat. "Komisi XI DPR RI bersama dengan BPKP, Kementerian Keuangan, dan Kementerrian Dalam Negeri sedang mendiskusikan keluhan/saran dari para perangkat desa tersebut," papar Musthofa.

Di tempat yang sama, Bupati Jepara Dian Kristiandi menyampaikan Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun yang jumlahnya selalu meningkat dan cukup besar.

Tahun 2020, Dana Desa Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp247 miliar. Masa pandemi ini ada refocussing kegiatan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19, yaitu Jaring Pengaman Sosial/JPS dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Jepara.

Dian menambahkan, terkait dengan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Jepara, jajaranya sudah maksimal dalam melakukan berbagai upaya untuk membantu rakyat miskin tedampak ekonomi. Dian berharap ke depan bisa lebih profesional, cepat, tepat dan akurat dengan sunber daya manusia yang lebih mumpuni. Kepada para aparatur desa diharapkan agar lebih meningkatkan kapasitas dan lebih mengikuti perkembangan teknologi informasi. 

Kini bukan masanya bekerja secara manual, tapi saatnya para aparatur desa bekerja lebih profesional dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Di lain pihak, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Desa pada Deputi BPKP Adil Hamonangan Pangihutan menyampaikan permasalahan para kepala desa dalam mengelola keuangan desa di antaranya karena masih ada keraguan terkaita banyaknya regulasi yang ada. BPKP bersama-sama dengan Komisi XI DPR RI ingin memberikan solusi bagaimana supaya Dana Desa bisa dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel, serta tidak menimbulkan permasalahan dengan aparat penegak hukum.

Adil menambahkan, BPKP sesuai dengan tugas pokok fungsi adalah melakukan pembinaan dan pengawalan. Terkait dengan pengelolaan Dana Desa, masa pandemi Covid-19 mengawal refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Dana Desa, digunakan untuk percepatan penanganan Covid-19, yaitu membantu masyarakat terdampak ekonomi untuk bantuan langsung tunai Dana Desa kepada keluarga penerimaa manfaat di Kabupaten Jepara.

Paparan berikutnya dari Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah menyampaikan paparan materi terkait dengan mekanisme penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

Adapun Kasi Transfer Dana Desa Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Basuki Wiryono menyampaikan paparannya secara virtual terkait dengan Pengelolaan APBDesa di masa Pandemi Covid-19.

Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bagi para Kepala Desa, dibuka resmi oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi.

Hadir sebagai narasumber, yaitu Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dapil Jateng II H. Musthofa, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah, dan Direktur PPKD BPKP Adil Hamonangan Pangihutan, Kasi Transfer Dana Desa Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Basuki Wiryono, Moderator Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edi Sujatmiko. Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Wasis Prabowo, Inspektur Kabupaten Jepara Junaidi, Pejabat BPKP Pusat, Koordinator Pengawasan JFA Perwakilan BPKP Jateng, Forkompida, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Dispermasdes  para Camat, dan para Kepala Desa di Kabupaten Jepara.

[ BPKP Jateng ]