Update

8/recent/ticker-posts

PENTINGNYA PENERAPAN PMPJ, KANWIL KUMHAM JABAR IKUTI WEBINAR APU DAN PPT

BANDUNG - Bertempat di Ruang Romli Atmasasmita, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Imam Suyudi didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Ahmad Kapi Sutisna, Kepala Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Lina Kurniasari Sudinata dan anggota Majelis Pengawas Daerah Dedi serta sejumlah staf ikuti Webinar Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Hotel Grand Sol Marina Tangerang,Kamis (19/11/20) 

Adapun kegiatannya yang bertemakan "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Efektivitas Pengawasan Kepatuhan terhadap Notaris".

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan disebarluaskan melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting.

Kegiatan ini pun bermaksud untuk mendapatkan informasi mengenai anti pencucian uang dan pencegahan terorisme serta kemungkinan kerjasama dengan negara lain.

Di samping itu, untuk mendapatkan pemahaman penerapan PMPJ dan mendorong notaris untuk menerapkan PMPJ.

Turut hadir Direktur Perdata Ditjen AHU Santun Maspari Siregar, Perkumpulan Notaris Pusat, Majelis Pengawas Pusat Notaris, Ikatan Notaris Indonesia dari Akademisi maupun unsur pemerintah,

33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dilengkapi Narasumber PPAT dari dalam negeri maupun luar negeri (Belanda dan Jerman).

Direktur Perdata Ditjen AHU Santun Maspari Siregar berkata, "Ditengah Pandemi Covid-19, kita tetap produktif dan aktif bekerja secara maksimal untuk bangsa dan negara, berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui jasa notaris.

Negara kita akan menjalani penilaian anti pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh dunia. Salah satu upaya adalah dengan menerapkan PMPJ khususnya dalam aktivitas ekonomi dan peran serta notaris.

Pihak pelapor wajib menerapkan PMPJ. Notaris merupakan pihak pelapor yang wajib menerapkan PMPJ.

Peranan besar juga berisiko besar. Upaya untuk melindungi notaris dari penyalah gunaan wewenang dan tuntutan hukum.

Oleh karena itu diperlulannya pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.PMPJ merupakan upaya dalam meningkatkan daya tarik investor asing untuk berbisnis dan investasi di Indonesia.

PMPJ telah diterapkan oleh beberapa negara dan membawakan dampak positif. Maka dari itu akan membawakan dampak positif yang sama bagi bangsa dan negara Indonesia." pesannya dalam sambutan pembuka.

Kegiatan pun dilanjutkan diskusi mengenai penerapan PMPJ dan Pengawasannya. Kemudian penyampaian materi oleh Notaris Taufik. Selanjutnya paparan materi dari Direktur Hukum PPATK Fithriadi Muslim mengenai peran penting Notaris dalam rezim anti pencucian uang. Usai itu, kegiatan dilanjutkan tanya jawab dengan mengundang Notaris Winanto Wiryomartani dan Khant Safikni selalu narasumber.

Di akhir kesempatan, bergabung secara virtual, 2 narasumber dari luar negeri, Christian Schall (Belanda) dan Maarten Meijer (Jerman) dengan bantuan fitur interpreter yang disediakan penyelenggara.[kmj]