Update

8/recent/ticker-posts

DPC Media Independen Online ( MIO) Indonesia Kabupaten Bima Siap Berkibar

Bima - Ketua DPC Media Independen Online ( MIO) Indonesia Kabupaten Bima, Muhtar mengajak seluruh pimpinan redaksi atau awak media yang belum masuk di suatu organisasi pers, khususnya di wilayah hukum Polres Bima, untuk merapat ke Organisasi MIO menjadi tempat bernaung di dalam menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana dimaksud UU 40/1999 tentang Pers.

"Rekan-rekan dapat langsung bergabung sekarang, "ungkap Muhtar kepada redaksi ini melalui via selulernya, Kamis (24/12/2020).

Katanya, dilihat dari profiel orang-orang di dalamnya mulai Dewan Penasehat, Pembina, dan Pengawas hingga Dewan Pimpinan Wilayah di 34 provinsi se - Indonesia adalah kumpulan intelektual pers yang yang dipastikan selalu hadir untuk wartawan. Baik saat wartawan diperhadapkan hukum, didiskriminalisasi, dan sejenis lainnya oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Organisasi di bawah pucuk pimpinan pusat (DPP) Bapak AYS Prayogie akan menjadi instrumen dalam mengembalikan marwah seorang jurnalis yang kerap muncul penghianatan pihak- pihak tertentu,"ujarnya.

Habe mengatakan organisasi yang disebut MIO Indonesia ini, telah resmi berbadan hukum sesuai perundang-undangan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). MIO pun telah dilaunchingkan beberapa hari lalu.

Organisasi ini dilaunchingkan pasca setelah Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia atau disebut MOI dibekukan oleh Dewan Pendiri MOI baru-baru ini.

"Kami berkomitmen akan mengibarkan bendera MIO Indonesia di wilayah hukum Polres Bima dan wilayah Teritorial Kodim 1608/Bima. Kami kibarkan sesuai alur dan mekanisme organisasi. Jika kami langgar nantinya, maka semua unsur ke bawah dapat menggunakan hak yang sama yang diatur dalam berorganisasi. Sebab, bagi kami, organisasi bukan milik unsur pucuk pimpinan, tetapi milik bersama. Artinya, rambu-rambu organisasi mesti ditaati dan dipatuhi,"tegasnya.

Pria Penanggung Jawab Umum/ Pemimpin Redaksi Media Online LintasRakyat.Net menjelaskan untuk struktur organisasi Kab.Bima baru 29 orang. Namun belum dilakukan penyusunan.

Karena masih membangun komunikasi dan konsolidasi dengan rekan-rekan di setiap wilayah hukum Polseknya masing-masing.

"Insya Allah, setelah dipastikan terwakili semua rekan-rekan tersebut, saya akan layangkan undangan melalui WAG MIO Kab. Bima. Perihal penyusunan pengurus. Mulai dari unsur pimpinan sampai anggota. Hasilnya akan segera dikirimkan kepada Ketua DPW NTB,"terangnya.

Pria mantan Wakil Ketua BPD Woro priode 2014-2020 itu menegaskan terkait nama-nama secara struktur organisasi untuk dikirimkan ke DPW nanti, mesti nama-nama  berdasar rapat dan keputusan yang diambil secara demokratis sebelumnya. Tentu sebelum dikirim harus menyusun dulu secara bersama dengan melibatkan anggota baik yang ada dalam WAG maupun di luar.

Itu adalah suatu hal penting dilakukan. Agar dalam menjalankan roda organisasi benar-benar mengedepankan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan UUD 1945.

Pria yang selalu menjadi pimpinan sidang kala menjabat sebagai Wakil BPD itu menambahkan hal tersebut teramat penting dilakukan sebelum nama-nama dikirim.

Karena organisasi sifatnya kolektif dan kolegial. Intinya, sebelum nama-nama dikirim harus ada keputusan secara bersama. Karena suatu keputusan bukan berdasar secara otoriter atau  prerogatif unsur pimpinan, melainkan suatu keputusan secara organisasi.

"Ya, baik itu diambil secara musyawarah mufakat maupun secara fotting. Pun hasilnya dapat ditetapkan apabila lebih dari 1/2 (stengah) dari jumlah anggota,"pungkas pemilik akun FB, Muhtar Habe itu.[red/mh]