Update

8/recent/ticker-posts

Maknai Peringatan Hari HAM Sedunia, Kemenkumham Beri Penghargaan Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah Lampung

LAMPUNG - Dalam pidatonya pada 10 Desember 2020 lalu, Presiden RI menyampaikan bahwa Pemerintah memiliki komitmen besar terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan pilar penting bagi Indonesia yang beradab, tangguh, dan maju.

Pemerintah juga selalu berupaya untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.

10 Desember merupakan momentum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 yang kemudian diperingati sebagai Hari HAM Sedunia.

Dalam rangka memaknai Hari HAM Sedunia, pada Senin (14/12/20) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar Acara Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H.Laoly menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian kepada Kabupaten/Kota yang telah berusaha untuk membangun dan memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya, tentu dengan standar, kriteria dan indikator program yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di Indonesia yang amat sangat beragam. Dalam skala yang lebih terbatas, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menjalankan program Pelayanan Publik berbasis HAM, membuka pos pengaduan HAM (Pos Yankomas) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT Pemasyarakatan, Imigrasi dan BHP) Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Yasonna berharap agar seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Komnas HAM, masyarakat sipil, dan seluruh anggota masyarakat dapat bekerja sama dalam meningkatkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden RI dalam pidato peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-dunia ke-72 bahwa dengan meningkatkan Penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan HAM maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju.

Melanjutkan kegiatan di wilayah, mengawali sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Danan Purnomo, melaporkan bahwa pada tahun 2020, sebanyak 259 Kabupaten dan Kota, atau sekitar 50,4%, dari jumlah keseluruhan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, meraih penghargaan kategori Kabupaten dan Kota Peduli HAM.

Terdapat 6 (enam) Kabupaten dan Kota dari Provinsi Lampung tahun ini, berhasil memperoleh predikat Peduli HAM, yaitu:

1.Kabupaten Lampung Selatan,

2.Kabupaten Lampung Utara,

3.Kabupaten Pringsewu,

4.Kabupaten Tulang Bawang,

5.Kota Metro dan

6.Kota Bandar Lampung,

3 (tiga) Kabupaten di antaranya berhasil mempertahankan predikat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kota Metro.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM juga telah meluncurkan program penilaian pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia (P2HAM).

Dan berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Hukum dan HAM, di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung, Unit Pelaksana Teknis yang memperoleh penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM, sebanyak 14 (empat belas) UPT, yaitu:


1.Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro,

2.Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Agung,

3.Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Waykanan,

4.Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih,

5.Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung,

6.Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung,

7.Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Agung,

8.Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Bumi,

9.Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui,

10.Rumah Tahanan Negara Kelas II B Menggala,

11.Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana,

12.Balai Pemasyarakatan kelas II Bandar Lampung,

13.Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, dan

14.Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda.

Tujuan dari program P2HAM, adalah agar standar dan norma HAM dikedepankan dalam pemenuhan kebutuhan layanan warga masyarakat, yang membutuhkan jasa dan atau pelayanan hukum dan HAM. 

Program ini seyogianya juga bisa diterapkan pada semua jenis pelayanan publik di instansi-instansi pemerintah daerah.

Agar seluruh institusi yang melaksanakan pelayanan publik menerapkan standar dan norma penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan hak asasi manusia.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal, mewakili Gubernur Lampung menyampaikan sambutannya sebelum memberikan piagam pengharagaan. Bahwa penghargaan Peduli HAM yang diberikan kepada Kabupaten dan Kota ini bertujuan untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Terutama hak-hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, ha katas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemberian penghargaan ini berdasarkan kriteria yang tertuang dalam Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kab/Kota Peduli HAM.

Adapun Kabupaten dan Kota uang memperoleh penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HN-04.HA.04.03 Tahun 2020.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Fahrizal mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang berhasil meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM. 

Fahrizal berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh Kabupaten/Kota untuk lebih mendorong pemenuhan hak-hak dasar manusia dan berperan dalam perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan HAM di Provinsi Lampung.

Fahrizal juga berpesan pada kabupaten/kota yang berhasil mempertahankan predikatnya selama 3 tahun berturut-turut untuk senantiasa mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut, sedangkan bagi kabupaten/kota yang belum mencapai hasil, agar segera melakukan evaluasi sebagai upaya memaksimalkan penilaian di tahun selanjutnya. [H KM LP]