Update

8/recent/ticker-posts

PKS Beri Rapor Merah Kebijakan Ketenagakerjaan Pemerintah

Jakarta - DPP PKS memberikan rapor merah atas kebijakan pemerintah dalam ketenagakerjaan selama tahun 2020.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra menyebut skor merah diberikan atas dasar penilaian subtantif bukan sekadar memberikan warna merah.

Indra mengatakan, setidaknya ada enam catatan besar dalam bidang ketenagakerjaan yang membuat skor pemerintah menurut PKS di bawah 5.

Indra mengatakan catatan besar pertama jelas soal UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang muatan normanya melemahkan dan mereduksi kesejahteraan pekerja/buruh.

"Selain itu proses penyusunan dan pembahasan Omnisbus Law Cipta Kerja secara jelas kurang partisipatif dan kurang aspiratif, serta pengesahan dan pengundangannya yang penuh dengan “akrobat” yang patut diduga banyak melanggar berbagai norma," terang Indra dalam Catatan Politik Akhir Tahun DPP PKS, Rabu (30/12/2020) yang digelar secara daring.

Catatan kedua, ujar dia, maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya TKA unskill yang mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilain sisi “dibanjirinya” pasar kerja dalam negeri dengan TKA juga tidak bertolak belakang dengan besarnya angka pengangguran dan kebutuhan lapangan kerja bagi anak negeri.

"Catatan ketiga maraknya PHK masal yang kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari Pemerintah. Sangat banyak terjadi PHK yang tidak beralasan secara hukum dan juga PHK tanpa disertai kompensasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Indra.

Maraknya praktik upah murah yang melanggar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kurang terawasi dan cenderung dibiarkan oleh Pemerintah menjadi catatan merah keempat.

Selain itu, ungkap Indra, terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomot 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minumum 2021 yang mensamaratakan seluruh sektor usaha dan seluruh wilayah merupakan potret ketidakcermatan pemerintah dalam membuat kebijakan pengupahan.

Kelima, kata Indra, lemahnya penegakkan hukum (law enforcement) ketenagakerjaan. Berbagai pelanggaran norma ketenagakerjaan dan pelangaran berbagai hak buruh/pekerja sangat marak terjadi.

Misalnya paraktik outsourcing, PKWT (pekerja kontrak), pemagangan yang menyimpang, PHK sepihak atau tidak beralasan secara hukum, intimidasi kebebasan berserikat, praktik upah murah, tidak diikutkannya buruh/pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan berbagai pelanggaran norma ketenagakerjaan lainnya.

"Namun atas berbagai pelanggaran yang terjadi diberbagai tempat tersebut soalah-olah negara tidak hadir dalam memberikan perlindungan dan penegakkan atas segala sesuatu yang sudang diatur dalam peraturan perundang-undangaan," sebut dia.

Catatan merah terakhir yakni kebijakan kenaikan iuran BPJS yang kurang berempati dan kurang sensitif dengan kondisi buruh atau pekerja yang sedang tertekan dengan kondisi ekonomi dan covid-19.

"Sehingga pada akhirnya kebijakan kenaikan iuran BPJS tersebut semakin membebani buruh atau pekerja," ungkap Indra.[red_pks]