Update

8/recent/ticker-posts

Menkumham Yasonna Laoly Imbau Peningkatan Literasi Digital

Jakarta - Menteri Hukumn dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengimbau peningkatan literasi digital di masyarakat dalam era disrupsi seperti saat ini. Apalagi, berdasarkan data Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pendidikan, Sains, dan Budaya (UNESCO) tingkat literasi di Indonesia masih mencapai 0,001 %.

"Saat ini perkembangan teknologi, khususnya internet sangat cepat dan masif termasuk di bidang media sehingga perlu diantisipasi," kata Yasonna usai membuka Seminar Nasional Regulasi Negara dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream di Era Disrupsi Medsos, pada Kamis (4/2/2021).

Menurut Yasonna, rendahnya tingkat literasi dan cepatnya perkembangan media sosial bisa berdampak negatif terhadap masyarakat. Salah satunya bisa bisa memecah belah persatuan bangsa.

Selain itu, kata Yasonna, pesatnya media sosial dan internet juga telah menjadi ancaman serius bagi media mainstream.

Ia menegaskan, kecepatan informasi yang tidak diimbangi dengan kebenaran justru berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.

Menurutnya, saat ini sekitar 175,4 juta orang di Indonesia sudah menggunakan internet untuk berbagai aktivitas.

"Media mainstream harus kreatif dan inovatif untuk bisa bertahan di tengah kondisi yang serba digital  dan banyaknyak informasi," tegasnya.

Yasonna menuturkan, ke depan semua pihak harus memperhatikan upaya peningkatan literasi digital.

"Memang sudah ada smart city yang menekankan pentingnya partisipasi warga terhadap teknologi," katanya.

Ia menambahkan, tidak hanya sektor media yang terdampak oleh teknologi internet namun juga sektor ekonomi tradisional.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal Depari mengatakan, masa sekarang menjadi kegelisahan bagi insan pers. Penyebabnya, krisis ekonomi dan pesarnya perkembangan media sosial telah memberi guncangan bagi media mainstream.

"Sulit membayangkan bagaimana media mainstream bisa bertahan, sehingga perlu aturan main yang adil antara media lama dan baru," kata Atal.

Ia mengharapkan adanya payung hukum yang jelas dan tegas untuk menjamin keberlangsungan media mainstream.[ip_red]