Update

8/recent/ticker-posts

KUMHAM JABAR REKONSILIASI TEMUAN BPK RI DAN INSPEKTORAT JENDERAL

BANDUNG – Menanggapi hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jawa Barat, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat  bersama Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemenkumham Erie Wijaya dan 15 UPT di Jawa barat melaksanakan rapat virtual untuk membahas kembali temuan – temuan pada UPT yang telah disampaikan oleh BPK Rabu,( 28/04/2021).

 Berlangsung di ruang Sahardjo, Kanwil Jawa Barat, hadir  Kepala Divisi Administrasi Ngadiono Basuki, Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Erwin Wiryawan, serta Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN  Ferry Ferdiansyah.

Di awal rapat Erie membahas mengenai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukabumi yang masih belum menyampaikan Tindak Lanjut terhadap temuan Bahan Makanan (BAMA) yang terkait dengan hutang BAMA pada Lapas Bekasi di tahun 2019 yang telah diselesaikan tahun 2021, kemudian data dukung terkait penyelesaian temuan diminta untuk dikirimkan sesegera mungkin kepada Kantor Wilayah sebagai bahan laporan Hasil Temuan.

Kemudian Erie membahas mengenai temuan dari BPK terkait pertanggungjawaban keuangan atas Jasa Konsultan Perencanaan dan Manajemen Konstruksi pada Rumah Tahanan (Rutan) Depok, Lapas Gunung Sindur, Lapas Narkotika Gunung Sindur, Lapas Bekasi, LPKA Bandung, Lapas Warungkiara, Rutan Bandung, dan Kantor Imigrasi (Kanim) Bandung. Untuk memantau progress tindak lanjut temuan tersebut, dilaksanakan monitoring bulanan oleh Kantor Wilayah Jawa Barat (Kanwil Jabar).

Lebih lanjut, Kanwil Jabar juga telah menyampaikan surat teguran resmi kepada Panitia Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja tersebut, termasuk surat teguran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kanim Bandung terhadap temuan-temuan yang dimaksud.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini merupakan upaya penyelesaian temuan yang terdapat pada Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Jabar Tahun 2021, upaya tersebut juga dilakukan mengingat temuan-temuan yang ada dapat mempengaruhi status Satuan Kerja (Satker) dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di mana Satker disyaratkan tidak memiliki temuan terkait keuangan untuk mendapat predikat WBK, dan tidak memiliki temuan terkait apapun (keuangan dan administratif) untuk mendapat predikat WBBM.[khjb_red]