Update

8/recent/ticker-posts

Megawati: Penerapan SIN Pajak Bisa Cegah Korupsi

JAKARTA - Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri mengingatkan, agar di tengah pembahasan reformasi sistem perpajakan, semangat transparansi lewat program Single Identification (SIN) alias Nomor Identitas Tunggal Pajak harus semakin dimantapkan.

Menurut Megawati, di era pemerintahannya, SIN Pajak ini terbukti meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Selain soal penerimaan negara, ada unsur dan manfaat lebih luas dari SIN Pajak.

"Yakni dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, meningkatkan penerimaan negara secara sistemik, mewujudkan proses pemeriksaan yang sistematis, mencegah kredit macet," kata Megawati dalam Webinar bertema “Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia” di Jakarta, Jumat (28/05/2021).

Bahkan, lanjut Megawati, SIN Pajak ini mampu mewujudkan Indonesia sejahtera. Sehingga kini saatnya semua pihaknya menyadari bahwa sebagai sebuah bangsa dan negara, kita jangan selalu berpatok kepada sebuah aturan yang kita jalankan.

"Karena aturan-aturan yang ada seharusnya selalu mengalami perbaikan, atau pun masih bisa digunakan," pungkas putri Proklamator RI Bung Karno itu.

Dia berharap Pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan perpajakan. Megawati memberi motivasi. Bahwa dirinya sebagai presiden, juga terbukti bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, saat masih bergulat di dalam menata kembali perekonomian akibat krisis global pada saat itu.

"Saya juga berharap pajak dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, atau berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, sebagai bagian dari falsafah Trisakti," tegas Megawati.

Megawati lalu menjelaskan soal bagaimana dasar filosofis dari program itu. Awalnya adalah perspektif ideologis Bung Karno yang menegaskan jalan Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan. Dalam konteks itu, sektor keuangan dilihat sebagai merupakan pilar penting bagi Indonesia yang berdaulat dan sekaligus berdiri di atas kaki sendiri.

Megawati mengaku saat dirinya presiden, situasi tak mudah. Dia harus bekerja membangun kedaulatan perekonomian Indonesia di tengah berbagai krisis multidimensi pada saat itu.

Alhamdulillah, kata Megawati, tugas menyelesaikan krisis moneter dan krisis ekonomi sebagai akar persoalan krisis politik dan sosial yang terjadi dapat diselesaikan.

"Bayangkan, lebih dari 300.000 kasus kredit macet dapat diselesaikan sesuai dengan perintah TAP MPR pada saat itu," kata Megawati.[red_sb:inp]